Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa, namun akses terhadapnya masih terhambat oleh realitas finansial yang pahit di banyak keluarga. Berbagai studi lapangan menunjukkan bahwa masalah ekonomi tetap menempati urutan teratas sebagai alasan mengapa banyak pelajar tidak dapat menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun. Meskipun pemerintah telah mengucurkan berbagai bantuan operasional dan beasiswa, beban biaya non-akademik seperti transportasi, seragam, hingga biaya hidup harian seringkali melampaui kemampuan orang tua yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap.
Kondisi di mana masalah ekonomi menghimpit keluarga memaksa anak-anak untuk mengambil peran sebagai tulang punggung tambahan di usia yang masih sangat muda. Alih-alih duduk di bangku kelas, mereka harus turun ke jalan atau bekerja di sektor kasar demi membantu mencukupi kebutuhan makan harian keluarga. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan; tanpa pendidikan yang cukup, anak-anak ini di masa depan hanya akan memiliki akses ke pekerjaan dengan upah rendah, yang pada akhirnya akan mewariskan kesulitan finansial yang sama kepada generasi berikutnya.
Selain faktor biaya langsung, masalah ekonomi juga seringkali mengubah pola pikir orang tua terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang. Dalam kondisi mendesak, hasil materiil instan dari bekerja dianggap lebih berharga daripada investasi waktu bertahun-tahun di sekolah yang hasilnya belum tentu terlihat secara cepat. Kurangnya literasi keuangan dan bimbingan karir bagi keluarga prasejahtera membuat mereka sulit melihat pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Akibatnya, angka putus sekolah di wilayah-wilayah marginal tetap tinggi meskipun fasilitas fisik sekolah sudah tersedia dengan cukup baik.
Intervensi yang dilakukan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian buku atau pembebasan biaya SPP semata. Mengatasi masalah ekonomi sebagai pemicu putus sekolah menuntut adanya kebijakan yang lebih holistik, seperti program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa. Jika penghasilan kepala keluarga stabil, dorongan untuk memaksa anak bekerja akan berkurang secara signifikan. Selain itu, fleksibilitas kurikulum bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu—misalnya melalui sekolah terbuka atau pelatihan vokasi yang langsung terserap kerja—bisa menjadi solusi praktis agar mereka tetap mendapatkan ijazah sembari tetap memiliki keterampilan hidup.